Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mengantisipasi tekanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026, di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. Pemerintah diminta menajamkan program prioritas dengan memilah program yang mendesak dan yang bisa ditunda.
Said Abdullah menyebut sejumlah program yang belum mendesak perlu disisir, agar pemerintah memiliki ruang fiskal dan cadangan anggaran yang lebih kuat. Salah satunya, pembangunan infrastruktur seperti tol yang dinilai masih dapat ditunda sementara mengingat proyek tersebut umumnya bersifat tahun jamak.
"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya ya mbok ditahan dulu, toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak. Sehingga, pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah untuk jaga-jaga," kata Said di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Baca Juga :
Said Abdullah Yakin Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Kondisi Global"Program yang tidak begitu mendesak bisa ditunda, kemudian penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh, padahal kita tahu bersama itu harus tertutup, tapi dijual terbuka," ujar Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Foto: Dok. Istimewa.
Said mendorong pemerintah membangun sistem penyaluran yang lebih akurat, misalnya dengan verifikasi biometrik seperti sidik jari atau retina mata. Sementara itu, terkait program prioritas nasional pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG), disebut masuk dalam klaster mandatory anggaran pendidikan,sehingga wajib dilaksanakan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar tata kelola program MBG terus diperbaiki dan diawasi ketat. Agar, pelaksanaannya di lapangan berjalan efektif.
"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib sudah nggak bisa ditawar, namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan, tapi di lapangan perlu perbaikan tata kelola," ungkap Said.
