HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal negara, industri, hingga potensi inflasi dalam beberapa bulan ke depan.
Para ekonom menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional.
Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin, Prof Hamid Paddu, mengatakan APBN disusun berdasarkan sejumlah asumsi makro ekonomi, termasuk asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar.
“Dalam APBN terdapat asumsi nilai tukar sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per dolar. Perhitungan penerimaan, belanja, hingga defisit semuanya memiliki komponen yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang asing, khususnya dolar,” ujar Hamid, Kamis, 12 Maret 2026.
Ketika nilai tukar dolar meningkat, beban fiskal negara juga ikut bertambah. Hal ini karena banyak komponen belanja pemerintah yang berkaitan dengan impor.
Salah satu contohnya adalah belanja barang modal seperti mesin atau peralatan yang dibeli dari luar negeri. Jika nilai dolar naik dari Rp16.000 menjadi Rp17.000, maka pemerintah membutuhkan rupiah yang lebih besar untuk membeli barang yang sama.
“Misalnya pemerintah harus membeli mesin senilai satu miliar dolar. Ketika kurs naik, maka biaya yang harus disiapkan dalam rupiah juga meningkat. Artinya anggaran yang sebelumnya cukup bisa menjadi tidak mencukupi,” jelasnya.
Jika kenaikan terus berlanjut, pemerintah berpotensi menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar. Tanpa tambahan sumber pendanaan, beberapa proyek pembangunan bisa mengalami penundaan atau pengurangan skala.
“Alternatifnya hanya dua, menunda proyek atau menambah defisit yang berarti menambah utang,” katanya.
Selain kurs dolar, tekanan fiskal juga datang dari kenaikan harga minyak dunia. Dalam asumsi APBN, harga minyak mentah diperkirakan sekitar 60 dolar per barel. Namun, saat ini harga minyak telah berada pada kisaran 85 hingga 90 dolar per barel.
Jika harga minyak mencapai 100 dolar per barel, kekurangan dana dalam APBN dapat mencapai sekitar Rp250 triliun. Setiap kenaikan 1 dolar harga minyak dapat menambah beban anggaran sekitar Rp6,8 triliun.
“Kalau naik 10 dolar, tambahan bebannya sekitar Rp68 triliun. Jika naik 30 dolar, kekurangan anggaran bisa mendekati Rp200 triliun. Itu belum termasuk dampak kenaikan kurs,” ujarnya.
Jika harga minyak mencapai 100 dolar per barel dan nilai tukar rupiah juga melemah, kebutuhan tambahan anggaran bisa menembus lebih dari Rp300 triliun hanya dari sektor energi.
Tidak hanya pemerintah, sektor industri juga berpotensi terdampak. Sekitar 70 persen industri di Indonesia masih menggunakan bahan baku impor. Jika nilai tukar dolar meningkat, perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli bahan baku yang sama.
“Dengan jumlah uang yang sama, perusahaan mungkin hanya mampu membeli sekitar 70 persen dari kebutuhan bahan baku sebelumnya. Akibatnya kapasitas produksi menurun,” katanya.
Penurunan produksi tersebut dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, konflik geopolitik global juga berpotensi memperburuk kondisi tersebut, terutama jika mengganggu jalur distribusi minyak dunia seperti Selat Hormuz. (uca/zuk)
PUTAR OTAK
HADAPI DOLAR
Kurs Lemah
*USD 1 = Rp17.000
*Bisa tembus Rp18.000 April nanti
*Itu jika stabilitas global terus terganggu
*Berdampak serius bagi Sulsel
Pencetus
-Ekspor melemah
-Perang Rusia-Ukraina
-Perang AS-Israel vs Iran
-Kenaikan harga minyak
Dampak
-Biaya produksi meningkat
-Pengusaha membayar lebih tinggi
-Bahan baku naik
-Inflasi terkerek
-Daya beli menurun
-Potensi menambah warga miskin
-Investor berkurang
Celah Positif
-Sulsel bisa menggenjot ekspor
-Selisih untung lebih besar
-Bisa mengurangi impor
-Komoditas Sulsel diuntungkan
