Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan hingga saat ini belum ada pembahasan awal dari pemerintah terkait rencana pelebaran defisit anggaran di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) maupun kebijakan quantitative easing (QE).
Menurut Said, pemerintah melalui Menteri Keuangan belum menyampaikan komunikasi resmi kepada Banggar DPR mengenai rencana kebijakan tersebut.
“Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menkeu terhadap pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB dan kebijakan Quantitave Easing,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Said menilai pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah 3 persen PDB. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memastikan target penerimaan negara dapat tercapai, termasuk melalui pembenahan sistem perpajakan.
Ia mencontohkan implementasi core tax system yang diharapkan dapat memperbaiki pengumpulan penerimaan pajak. Selain itu, kenaikan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga berpotensi menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di sisi lain, Said menilai pemerintah juga perlu melakukan efisiensi belanja negara dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar penting. Menurutnya, pengendalian belanja yang baik dapat membantu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara sehingga target defisit tetap terjaga.
Baca Juga: Said Abdullah Yakin Ekonomi Indonesia Kuat Hadapi Kondisi Global
Ia juga menyoroti tantangan pemerintah dalam mengelola pembiayaan anggaran di tengah tekanan terhadap peringkat kredit. Kondisi tersebut dinilai dapat mempengaruhi minat investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN).
Karena itu, pemerintah perlu meyakinkan investor agar tetap tertarik membeli SBN sekaligus memperluas basis investor ritel domestik.
Said mengingatkan bahwa kebijakan pelebaran defisit memiliki konsekuensi jangka panjang karena pembiayaan defisit umumnya berasal dari utang. Ia juga menyoroti potensi risiko jika kebijakan QE dilakukan melalui penyerapan SBN oleh bank sentral.
Menurutnya, langkah tersebut harus memperhitungkan kemampuan bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi.
Selain itu, Said juga mengingatkan risiko stagflasi jika kebijakan pencetakan uang dilakukan tanpa perhitungan matang, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Ia berharap pemerintah melibatkan para ekonom dalam mengkaji berbagai opsi kebijakan fiskal sehingga setiap keputusan memiliki dasar teknokratis yang kuat serta mampu memitigasi berbagai risiko.
“Yang ingin saya tekankan adalah fiskal kita sehat, stabil dan berkelanjutan,” ujar Said.
Said Abdullah: Belum Ada Pembahasan Pelebaran Defisit di Banggar DPR
