Risiko Pembangunan Pendidikan Tanpa Humaniora: Mencetak Robot Bernyawa

Indonesia saat ini sedang berada dalam lintasan pacu yang bergerak dengan kecepatan penuh menuju Visi Indonesia Emas. Dalam narasi besar pembangunan hari ini, kemudi utama seolah diserahkan sepenuhnya pada penguatan bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM). Kita seolah bersepakat tanpa syarat bahwa algoritma, hilirisasi industri, dan efisiensi teknologi adalah "karpet merah" satu-satunya menuju kemakmuran ekonomi nasional.

Filsuf Martha Nussbaum pernah mengingatkan kita tentang "krisis senyap" dalam pendidikan global. Negara-negara haus akan pertumbuhan ekonomi dan mulai membuang ilmu-ilmu yang tidak langsung menghasilkan profit. Di tengah gemuruh pembangunan fisik di Indonesia, ilmu sosial, humaniora (Soshum), dan keilmuan pendidikan perlahan dipinggirkan ke sudut gelap kebijakan. Jika tren marginalisasi ini dibiarkan, kita sejatinya sedang mempertaruhkan masa depan bangsa pada sebuah risiko besar, yakni pembangunan teknokratis yang rabun jauh dan kehilangan nyawa.

Kecenderungan untuk memuja angka pertumbuhan seringkali menjebak kita pada ilusi teknokratis. Di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan mahadata (Big Data), pendekatan STEM yang bertumpu pada metodologi kuantitatif dan eksperimental memang krusial. Namun, angka dan statistik tidak bisa menangkap denyut nadi kecemasan masyarakat.

Di sinilah metodologi Soshum diperlukan. Ketika STEM mengandalkan sensor dan algoritma, Soshum membawa ketajaman tinjauan literatur yang sistematis, dialog antarwarga, dan dokumentasi kualitatif yang menangkap nuansa manusiawi. Tanpa asupan ilmu humaniora, inovasi teknologi kehilangan kompas etisnya. Kita hanya akan melahirkan generasi yang mahir merakit mesin, tetapi gagap membaca struktur sosial dan penderitaan sesamanya. Kita berpotensi memproduksi banyak insinyur jempolan, tetapi mengalami defisit manusia yang paham bagaimana merawat kohesi sosial.

Pemisahan yang kaku antara ambisi teknologi dan realitas Ilmu Pendidikan adalah sebuah ironi dalam arsitektur kebijakan kita. Kita bermimpi melahirkan inovator kelas dunia, namun pilar utamanya yakni ekosistem pendidikan yang justru dihadapkan pada realitas fiskal yang muram.

Mari kita lihat ironi alokasi anggaran hari ini. Perhatian publik dan sumber daya negara seringkali tersedot habis untuk membiayai mega-proyek infrastruktur atau program-program gizi dan kesehatan berskala nasional yang menuntut logistik raksasa. Tentu, intervensi gizi sangat penting. Namun, ketika ruang fiskal menyempit, anggaran untuk sektor pendidikan dasar kerap kali yang pertama kali dikorbankan.

Bagaimana kita bisa bicara tentang lompatan teknologi jika wacana tentang kesejahteraan guru, peningkatan kualitas pedagogi, hingga anggaran rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang nyaris rubuh masih menjadi masalah tahunan yang tak kunjung usai? Menomorduakan ilmu pendidikan sama halnya dengan bermimpi memanen buah dari pohon yang rindang, sambil terus-menerus memotong akarnya. Secanggih apa pun kurikulum yang digagas di ibu kota, ia akan layu di lapangan jika para gurunya masih terjebak dalam kecemasan finansial dan infrastruktur kelas yang tidak manusiawi.

Risiko dari marginalisasi soshum terlihat paling nyata di lapangan. Banyak program pembangunan seringkali berujung pada sengketa, kegagalan adopsi, atau penolakan kultural. Akar masalahnya jarang sekali karena kita kekurangan tenaga ahli teknis, melainkan karena absennya pemahaman yang utuh terhadap teori pembangunan masyarakat.

Ambil contoh dalam isu ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah atau korporasi seringkali datang membawa teknologi pertanian terbaru, entah itu bibit unggul, rekayasa irigasi, atau standar operasional (SOP) modern untuk perkebunan kopi dan budidaya perlebahan. Namun, tanpa pendekatan humaniora, intervensi teknis ini sering gagal. Mengapa? Karena mereka abai terhadap kearifan lokal (local wisdom) dan struktur sosial petani setempat. Standardisasi panen madu atau kopi tidak bisa sekadar diinstruksikan lewat modul teknis; ia membutuhkan pendampingan, pemahaman terhadap ekologi lokal, dan integrasi nilai-nilai komunitas.

Pembangunan sejati haruslah mengusung prinsip people-centered development. Ketika intervensi pembangunan direncanakan hanya dari kacamata teknis ekonomis semata tanpa melibatkan warisan budaya dan modal sosial masyarakat, kebijakan tersebut akan terasa mengasingkan.

Kita tidak sedang berada dalam kompetisi zero-sum game antara STEM dan Soshum. Yang sangat dibutuhkan oleh arah kebijakan Indonesia hari ini adalah integrasi. Dunia global kini bergerak menuju Society 5.0, sebuah konsep di mana kemajuan teknologi informasi (STEM) sepenuhnya diabdikan untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup manusia (Soshum).

Pembuat kebijakan harus menyadari bahwa investasi di bidang humaniora, seni, dan ilmu pendidikan bukanlah sebuah pemborosan, melainkan fondasi strategis. Kita membutuhkan teknokrat yang mengerti sejarah bangsanya, dan sosiolog yang melek terhadap transformasi digital.

Kemajuan ekonomi tanpa landasan humaniora dan keadilan sosial hanyalah sebuah fatamorgana. Jangan sampai di masa depan, kita berhasil membangun infrastruktur fisik yang luar biasa megah, namun di dalamnya dihuni oleh masyarakat yang terasing, tercerabut dari akar budayanya, dan kehilangan empati. Karena sejatinya, tujuan akhir dari segala bentuk pembangunan bukanlah untuk memuliakan angka, melainkan untuk memanusiakan manusia.