Menjelang pemberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana penyelenggaraan ibadah haji 2026 M / 1447 H yang tinggal kurang dari dua bulan lagi, pemerintah menghadapi tantangan besar akibat memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dikhawatirkan berpotensi meluas dan berdampak pada keamanan kawasan, termasuk jalur penerbangan internasional yang menjadi rute perjalanan jemaah haji.
Mustolih Siradj Ketua Komisi Nasional Haji mengatakan situasi tersebut membuat penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam posisi dilematis.
Di satu sisi, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama. Namun di sisi lain, pembatalan sepihak dapat memicu dampak besar terhadap antrean keberangkatan dan pengelolaan dana haji.
“Kemenhaj harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan, apakah akan memberangkatkan misi haji 2026, menunda, atau mengubah skema perjalanan yang sudah dirancang,” ujar Mustolih dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Indonesia sendiri merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia dengan kuota sekitar 221 ribu jemaah setiap tahunnya. Jika keberangkatan dibatalkan, dampaknya tidak hanya pada calon jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun, tetapi juga pada pengelolaan berbagai kontrak layanan haji.
Menurut Mustolih, sebagian besar komponen penyelenggaraan haji telah terikat kontrak dengan berbagai pihak swasta, mulai dari maskapai penerbangan, hotel, transportasi, konsumsi, hingga layanan di kawasan Masyair.
“Jika pembatalan dilakukan secara sepihak, dampaknya bisa sangat kompleks. Selain memicu penumpukan waiting list, juga akan berimplikasi pada kontrak-kontrak bernilai triliunan rupiah yang sudah disepakati,” katanya.
Karena itu, ia menilai Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia perlu melakukan kajian komprehensif dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta unsur intelijen dan keamanan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memantau sikap negara-negara mayoritas muslim pengirim jemaah haji lainnya seperti Malaysia, Pakistan, Turki, dan negara Asia lainnya.
Namun demikian, faktor yang paling menentukan tetaplah kebijakan tuan rumah, yaitu Arab Saudi.
“Yang harus menjadi pijakan utama adalah bagaimana kebijakan yang diambil oleh Arab Saudi sebagai tuan rumah. Apakah haji tetap diselenggarakan normal, dibatasi seperti saat pandemi, atau diberlakukan protokol khusus jika situasi konflik masih berlangsung,” jelas Mustolih.
Sejauh ini, pemerintah Arab Saudi masih menyatakan kesiapan penuh untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Meski begitu, Indonesia dinilai perlu meminta jaminan keamanan yang kuat mengingat jumlah jemaahnya merupakan yang terbesar di dunia.
“Jika otoritas Saudi menyatakan aman, maka tugas kita adalah meminta jaminan keamanan penuh bagi ratusan ribu jemaah Indonesia yang akan beribadah di Tanah Suci,” ujarnya.
Mustolih juga mengingatkan bahwa dalam sejarahnya, perjalanan haji dari Nusantara tidak selalu berlangsung dalam situasi global yang stabil. Bahkan dalam berbagai periode konflik dunia, pengiriman jemaah tetap berjalan.
Misalnya saat masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, periode Perang Dunia I dan Perang Dunia II, hingga konflik kawasan seperti Perang Iran–Irak.
“Dalam berbagai periode konflik global, pengiriman jemaah haji asal Indonesia tidak selalu dibatalkan. Preseden sejarah ini bisa menjadi salah satu bahan kalkulasi dalam menentukan kebijakan,” kata Mustolih.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dinamika perang modern saat ini jauh lebih kompleks karena melibatkan teknologi militer jarak jauh yang lebih destruktif. Karena itu, pemerintah diminta tetap mengedepankan kehati-hatian dan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama.(faz/iss)
