- Siti Maimunah sebut perlawanan perempuan lingkar tambang adalah politik penyelamatan ruang hidup.
- Mbak May nilai kerusakan alam berdampak langsung pada kesehatan reproduksi tubuh perempuan.
- Aktivis dorong Politik Sakbendino dan kedaulatan pangan guna melawan industri ekstraktif.
Suara.com - Dalam diskusi daring bertajuk "Perempuan di Lingkar Tambang Terus Mengalami Kekerasan" pada Jumat (13/3/2026), Siti Maimunah atau akrab disapa Mbak May, memberikan penegasan penting terkait gerakan akar rumput. Anggota Badan Pengurus JATAM sekaligus Direktur Mama Aleta Fund (MAF) tersebut menyatakan bahwa perjuangan perempuan melawan industri ekstraktif di berbagai pelosok Indonesia merupakan bentuk politik yang sesungguhnya.
Menurutnya, politik bukan sekadar pesta demokrasi lima tahunan, melainkan upaya harian untuk menyelamatkan ruang hidup. Mbak May menyoroti perizinan pemerintah yang sering kali justru mempermudah perusakan wilayah warga. Ia menilai terdapat jurang pemisah antara janji politik di tingkat pusat maupun daerah dengan realitas penghancuran lingkungan di lapangan.
"Apa yang kita lakukan itu sebenarnya politik sesungguhnya, karena politik itu adalah politik penyelamatan ruang hidup," ujar Siti Maimunah, Jumat (13/3/2026).
Tubuh Perempuan sebagai Sensor Ekologis
Dalam paparannya, Mbak May menjelaskan keterkaitan erat antara kerusakan alam dengan tubuh perempuan. Ia menekankan bahwa industri ekstraktif, seperti tambang nikel di Halmahera atau Morowali, tidak hanya merusak hutan dan air, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan reproduksi serta menambah beban kerja domestik perempuan.
Mengutip filosofi masyarakat Molo, Mbak May mengibaratkan tubuh manusia sebagai cerminan alam; tanah adalah daging, air adalah darah, hutan adalah rambut, dan batu adalah tulang.
"Jika kita menghancurkan alam, sebenarnya kita menghancurkan tubuh kita sendiri. Tubuh perempuan itu seperti sensor ekologis yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kita perlu melawan untuk mencegah tubuh kita jatuh sakit," jelasnya.
Ia juga mengkritik sistem ekonomi saat ini yang cenderung mendisiplinkan perempuan agar tetap berada di ruang domestik. Hal ini dianggap sebagai upaya agar perempuan tidak kritis terhadap perusakan alam yang merampas sumber air dan pangan mereka. Kerja-kerja perempuan dalam merawat keluarga sering kali dianggap tidak bernilai secara ekonomi oleh korporasi maupun negara.
Politik "Sakbendino" dan Koalisi dengan Leluhur
Baca Juga: Jerit Tioman dan Kisah Rifya Melawan Tambang di Dairi hingga Halmahera
Menghadapi masifnya rezim ekstraktif, Mbak May mengajak kaum perempuan untuk menerapkan 'Politik Sakbendino' atau politik sehari-hari. Perlawanan tidak selalu diwujudkan melalui demonstrasi di depan kantor perusahaan, tetapi juga melalui pilihan hidup yang sadar dan mandiri secara ekonomi.
Strategi perlawanan kolektif ini mencakup pilihan untuk tidak mengonsumsi barang secara berlebihan, memilih pangan sehat dari kebun sendiri, hingga menghidupkan kembali ritual adat.
"Perlawanan perempuan mencakup seluruh pendekatan hidupnya, bukan hanya protes terbuka terhadap perusahaan," kata Mbak May.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya membangun kembali hubungan dengan leluhur dan alam semesta sebagai kekuatan spiritual. Dalam perspektif agama, ia mengingatkan bahwa menjaga hubungan dengan alam (hablum minal alam) adalah kewajiban yang setara dengan menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.
"Menghidupkan hubungan dengan leluhur adalah bentuk koalisi untuk menyusun kekuatan bersama yang selama ini telah diputus," tambahnya.
Diskusi ini juga menghadirkan perspektif dari para pejuang perempuan di garis depan, seperti Ibu Rosita dari Gede Pangrango, Sulastri Mahmud dari Sagea, dan Ayunia Muis dari Torobolu. Mbak May menutup sesinya dengan seruan solidaritas bagi masyarakat perkotaan untuk turut mendukung perjuangan perempuan di lokasi konflik dengan cara mengubah pola konsumsi yang mendukung keberlanjutan industri ekstraktif.
