Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri. Apabila pasokan untuk PLTU kurang, maka ekspor tak akan diizinkan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus memantau ketersediaan batu bara di pembangkit listrik baik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP).
"Untuk seluruh PLTU-PLTU yang ada baik IPP maupun punya PLN, ketersediaan batu bara sekarang rata-rata di 12 hari. Jadi itu masih dalam standar minimal nasional," kata Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa perusahaan tambang yang telah memperoleh persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) diwajibkan memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) atau pasokan untuk pasar dalam negeri terlebih dahulu.
Kebijakan tersebut memastikan kebutuhan energi domestik menjadi prioritas sebelum perusahaan diizinkan menjual batu bara ke pasar ekspor. "Kalau tidak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor," ujarnya.
Bahlil menegaskan orientasi kebijakan pemerintah saat ini adalah memastikan kebutuhan energi nasional terpenuhi. Karena itu, pemenuhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri menjadi prioritas utama.
Dia juga menepis anggapan bahwa Indonesia tengah mengalami krisis batu bara untuk pembangkit listrik. Menurut Bahlil, stok yang tersedia masih berada dalam batas aman sesuai standar cadangan minimal nasional. “Jadi artinya, orientasi kita adalah kebutuhan domestik," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa sumber daya batu bara pada dasarnya merupakan milik negara sehingga pemanfaatannya harus terlebih dahulu diarahkan untuk kepentingan nasional.
Perusahaan tambang hanya diberikan hak pengelolaan melalui konsesi, sementara sumber daya alamnya tetap menjadi milik negara. "Karena batu bara itu barang milik negara, bukan barang milik perusahaan. Pengusahaannya kita kasih konsesi, tapi isinya itu punya negara," pungkasnya.
Untuk diketahui, krisis pasokan emas hitam untuk PLTU sempat diungkapkan oleh Dewan Pengawas Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Joseph Pangalila. Dia mengatakan, kekurangan batu bara untuk PLTU mengancam keandalan listrik nasional.
Joseph menuturkan, peran independent power producer (IPP) atau produsen listrik swasta dalam kelistrikan nasional cukup besar. Menurutnya, hampir 50% kelistrikan di Tanah Air dikontribusikan dari IPP.
Dia mengatakan krisis batu bara sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 2025. Namun, saat ini makin parah lantaran RKAB 2026 untuk batu bara belum disetujui pemerintah. Apalagi, pemerintah berencana memangkas produksi batu bara tahun ini.
Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Utama PT Cirebon Electric Power itu menyebutkan ketersediaan batu bara untuk pembangkit itu idealnya berada di level minimal 25 hari operasi. Namun, saat ini ketersediaan batu bara untuk pembangkit berada di level di bawah 10 hari operasi.
"Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat kritis karena kebanyakan pembangkit itu ketersediaan batu baranya itu sudah di bawah 10 hari. Hanya sedikit sekali yang di atas 10 hari. Bahkan, saya lihat di Jawa-Bali yang batu baranya ada 25 hari itu hanya dua pembangkit," ucap Joseph di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Namun, PT PLN (Persero) memastikan pihaknya telah menerima pasokan 84 juta ton batu bara dari delapan pemasok utama untuk memastikan kesiapan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) menjelang Hari Raya Lebaran 2026.
Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN (Persero) Rizal Calvary memastikan stok batu bara untuk pembangkit aman dengan pasokan tersebut. Untuk memastikan ketersediaan stok, PLN juga telah mengunjungi dua pembangkit besar di Jawa Tengah pada Jumat (6/3/2026).
"Total seluruh yang akan dipasok adalah sekitar 82 juta hingga 84 juta metrik ton. Hari ini saya mengunjungi dua PLTU besar di Jawa Tengah. Satunya PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Batang," ujar Rizal melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (7/3/2026).
Dia mengatakan rata-rata hari operasi produksi (HOP) batu bara untuk PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Batang saat ini berada di level 10 hari operasi. Adapun PLTU Tanjung Jati B berkapasitas 4x660 megawatt (MW) dan PLTU Batang sebesar 2x1000 MW.
"HOP kedua PLTU di atas 10 HOP. Dengan akan adanya tambahan dari para pemasok utama, maka HOP keduanya akan segera naik signifikan ke depan," papar Rizal.
Dia menegaskan bahwa pembangkit-pembangkit di PLTU yang mengalami defisit akan mendapatkan pasokan batu bara dari delapan pemasok utama.
Adapun delapan perusahaan yang dimaksud antara lain PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, Indominco Harapan Mandiri, serta PT Bukit Asam Tbk. Perusahaan-perusahaan besar tersebut disebut tidak terdampak penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
Rizal menyampaikan pasokan batu bara sebesar 84 juta ton cukup untuk menjaga HOP PLN di beberapa pembangkit hingga akhir Agustus 2026. Ia pun mengatakan ketersediaan batu bara PLN saat ini sudah sangat memadai, sehingga tidak akan ada potensi blackout atau pemadaman listrik.
