Oleh: Adri Fadhli
Ketua LMND Sulawesi Selatan
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna pada Jumat (13/3/2026) yang mengaku memiliki data intelijen tentang identitas dan pendana para “pengamat” yang mengkritik pemerintah, disusul insiden penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada malam sebelumnya (12/3), bukan kebetulan biasa.
Di ruang sidang kabinet yang steril, sebuah ancaman meluncur dengan tenang namun dingin. Presiden Prabowo Subianto, sembari mengklaim memegang kartu intelijen, menuding para pengamat yang kritis sebagai bidak-bidak yang digerakkan oleh pendana misterius. “Pada saatnya kita tertibkan,” ujarnya.
Kata ‘tertibkan’ dalam kamus kekuasaan Indonesia bukanlah kosakata yang ramah. Ia adalah eufemisme klasik bagi pembungkaman. Dan bagi Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, ‘penertiban’ itu datang lebih awal dan lebih brutal, lewat siraman air keras di remang Jalan Salemba, semalam sebelum sang Presiden berpidato.
Dua peristiwa ini, pidato yang defensif dan serangan fisik yang ofensif, terlalu presisi untuk dianggap sebagai sepasang kebetulan. Ada benang merah yang menjulur dari pusat kekuasaan hingga ke trotoar depan YLBHI. Di sana, Andrie yang baru saja menuntaskan diskusi tentang “remiliterisme” dan gugatan UU TNI, dipaksa bungkam oleh luka bakar yang melalap wajah dan dadanya.
Retorika ‘satu kapal’ yang sering didengungkan Prabowo kini menampakkan wajah aslinya. Kapal besar bernama Indonesia ini tampaknya sedang dirancang agar hanya memiliki satu nakhoda tanpa boleh ada suara gaduh di geladak. Siapa pun yang berteriak tentang kebocoran atau salah arah, segera dicap sebagai agen asing, pemburu rente yang kalah, atau patriot yang luntur imannya.
Klaim kepemilikan data intelijen atas motif para pengkritik adalah racun bagi demokrasi. Ini menciptakan apa yang disebut para sosiolog sebagai chilling effect suasana mencekam yang membuat orang berpikir seribu kali sebelum membuka mulut. Di bawah bayang-bayang intelijen, kritik tak lagi dipandang sebagai vitamin bagi kebijakan, melainkan sebagai infiltrasi yang harus dipangkas.
Andrie Yunus bukan sekadar korban kriminalitas jalanan. Ia adalah simbol dari rapuhnya perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia di bawah rezim yang tampak alergi terhadap dialektika. Jika serangan terhadapnya hanya berhenti pada penangkapan pelaku lapangan tanpa menyentuh dalang intelektualnya, maka kita tahu bahwa keadilan memang sedang sedang disekap.
Sejarah mencatat, kekuasaan yang dibangun di atas fondasi intimidasi dan data-data rahasia intelijen biasanya rapuh di dalam. Persatuan tidak bisa dipaksakan melalui teror atau ancaman penertiban. Ia tumbuh dari kepercayaan dan ruang bicara yang lapang.
Jika pemerintah membiarkan ‘tertibkan’ menjadi hantu bagi suara kritis, maka kapal besar ini tidak sedang berlayar menuju kemajuan. Ia sedang meluncur menuju kegelapan masa lalu, di mana kebenaran hanya milik mereka yang memegang tongkat komando.
LMND Sulsel mengecam keras serangan terhadap Andrie Yunus dan pernyataan Prabowo yang berpotensi membenarkan intimidasi. Kritik adalah nyawa demokrasi, bukan ancaman terhadap kesatuan nasional. Jika pemerintah serius soal persatuan, bukankah seharusnya melindungi, bukan mengancam, suara yang berbeda?
Sebelum semuanya terlambat, negara harus membuktikan bahwa hukum masih lebih berdaulat ketimbang sekadar ‘data intelijen’ atau botol air keras di kegelapan malam.
Rakyat Indonesia pantas mendapatkan pemerintahan yang terbuka kritik, bukan yang alergi terhadapnya. Jika tidak, ‘satu kapal’ itu akan karam karena dikemudikan dengan paksaan, bukan dialog.
