JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan, pentingnya pengendalian pencemaran udara. Upaya yang dilakukan harus terukur, berbasis data, serta melibatkan kolaborasi antardaerah.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo menyampaikan hal tersebut saat membuka forum diskusi bertajuk “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023” di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menurut Yusharto, forum tersebut digelar sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terulangnya krisis pencemaran udara, khususnya saat memasuki musim kemarau setelah berakhirnya musim hujan.
Pengalaman krisis polusi udara pada 2023 harus menjadi alarm. Kala itu konsentrasi partikel halus berukuran 2,5 mikron (PM2.5) meningkat tajam dan menimbulkan dampak serius bagi kesehatan masyarakat.
“Kegiatan kita kali ini sifatnya responsif untuk menghadapi situasi yang mungkin saja terjadi kembali setelah memasuki musim kemarau, jika tidak dikendalikan dengan baik, kita berpotensi menghadapi kembali krisis pencemaran udara seperti yang terjadi pada tahun 2023,’’ katanya.
"Ketika konsentrasi partikel berukuran sangat kecil meningkat dan berdampak pada meningkatnya prevalensi penyakit pernapasan hingga potensi terjadinya hujan asam,” imbuhnya.
Ia menjelaskan sejumlah studi menunjukkan konsentrasi polutan seperti PM10 di beberapa wilayah masih melampaui ambang batas baku mutu. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memicu konsekuensi ekonomi berupa meningkatnya biaya kesehatan dan beban anggaran pemerintah.
Bahkan, penelitian juga menunjukkan pencemaran udara di wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berkontribusi terhadap tingginya angka penyakit pernapasan, gangguan kardiovaskular, serta berbagai dampak kesehatan lainnya. Ribuan kasus kematian dini setiap tahun pun disebut tak terlepas dari paparan polusi udara.
"Fakta-fakta ini Bapak/Ibu sekalian menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara bukan hanya isu lingkungan semata tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan publik, produktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat yang ada di perkotaan," ujarnya.
Yusharto menilai pengendalian pencemaran udara menjadi tantangan karena sifatnya lintas wilayah. Sumber emisi dapat berasal dari berbagai sektor seperti transportasi, pembangkit listrik, industri hingga aktivitas domestik, sementara faktor meteorologis juga memengaruhi penyebaran polutan antar wilayah administrasi.
“Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, penanganan krisis pencemaran udara perlu dilakukan secara lebih terukur, sistematis, dan berbasis data, termasuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah,” katanya.
Ia berharap diskusi tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan.
Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menilai penguatan transportasi publik menjadi langkah penting untuk menekan polusi udara di kawasan Jabodetabek.
"Nah jadi usulannya apa? usulannya sudah banyak salah satunya kalau untuk aglomerasi Jabodetabek, selesaikan yang namanya LRT Jabodebek. Jadi ketergantungan kita terkait pemakaian kendaraan roda dua, roda empat akan berkurang," katanya.
Original Article
