Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan nasional harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta, pada Jumat, 13 Maret 2026.
“Saya tegaskan di sini benar bahwa semua produksi batubara diutamakan untuk kepentingan kebutuhan nasional kita. Itu juga tentang semua, termasuk kelapa sawit,” tegas Kepala Negara.
Kepala Negara menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
“Semua, kekayaan alam, yang ada, itu adalah milik bangsa. Saya tegaskan itu,” pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo: Krisis Global Justru Percepat Transformasi Energi dan Pangan Indonesia
Pada kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah terus memastikan ketersediaan batu bara bagi kebutuhan domestik melalui kebijakan pengendalian ekspor dan penerapan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).
“Sekarang perusahaan-perusahaan batubara, yang sudah memberikan RKAB, kita mewajibkan untuk DMO. Kalau tidak Pak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor. Jadi artinya apa, orientasi kita adalah kebutuhan domestik,” pungkasnya.
Bahlil menambahkan bahwa pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan yang mengatur agar seluruh produksi batu bara nasional terlebih dahulu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Bahkan kami telah menyiapkan Kepmen bahwa seluruh produk batubara yang kita hasilkan memenuhi kebutuhan negeri. Sisanya baru kita ekspor,” jelasnya.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia benar-benar untuk memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan rakyat dan pembangunan nasional.
