Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi krisis energi global, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan dan harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang diminta untuk dikaji adalah penerapan pola kerja dari rumah atau work from home (WFH) serta kemungkinan pengurangan jumlah hari kerja apabila situasi krisis benar-benar terjadi.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Jumat, 13 Maret. Dalam pertemuan tersebut, presiden menyoroti dinamika geopolitik global yang berkembang di sejumlah kawasan strategis dunia, termasuk Eropa dan Timur Tengah, yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga energi internasional.
Menurut Prabowo, ketegangan geopolitik di kawasan tersebut dapat memicu kenaikan harga energi global, termasuk minyak mentah, yang pada akhirnya akan berdampak pada harga BBM di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ia menekankan bahwa fluktuasi harga energi tidak hanya berdampak pada sektor transportasi dan industri, tetapi juga dapat memicu kenaikan harga pangan.
“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Prabowo di hadapan para menteri dan kepala lembaga.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, terutama dalam aspek ketahanan pangan. Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang relatif stabil dibandingkan beberapa negara lain yang menghadapi tekanan ekonomi akibat krisis energi dan konflik geopolitik.
Namun demikian, Prabowo mengingatkan bahwa stabilitas tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ia menilai langkah-langkah antisipatif tetap perlu dipersiapkan sejak dini untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di masa depan.
Dalam pandangannya, penghematan konsumsi energi, khususnya BBM, harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah perlu mencari cara untuk mengurangi penggunaan bahan bakar secara signifikan tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
“Saat ini kita harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Artinya, kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun yang terjadi kita akan selalu aman,” tegas Prabowo.
Sebagai salah satu opsi, presiden meminta para menteri untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kerja jarak jauh atau WFH yang pernah diterapkan secara luas selama pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, sebagian besar kegiatan perkantoran dilakukan dari rumah sehingga mobilitas masyarakat menurun drastis.
Menurut Prabowo, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pola kerja fleksibel dapat membantu mengurangi konsumsi energi dalam jumlah besar karena berkurangnya penggunaan kendaraan untuk aktivitas harian.
“Nanti kita bicarakan kemungkinan itu. Dulu waktu kita menghadapi Covid, kita bisa bekerja dari rumah dengan cukup efisien. Itu terbukti mampu menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” ujarnya.
Selain WFH, presiden juga menyebut kemungkinan pengurangan jumlah hari kerja sebagai salah satu opsi efisiensi energi yang dapat dipertimbangkan. Dengan mengurangi hari kerja, mobilitas harian masyarakat dapat ditekan sehingga konsumsi bahan bakar ikut berkurang.
Prabowo juga menyinggung kebijakan yang pernah diterapkan oleh beberapa negara ketika menghadapi krisis energi. Salah satu contoh yang ia sebut adalah langkah pemerintah Pakistan yang menerapkan kebijakan penghematan energi secara ketat.
Menurutnya, pemerintah Pakistan sempat memberlakukan aturan kerja dari rumah bagi sebagian besar pegawai pemerintah maupun sektor swasta. Dalam kebijakan tersebut, sekitar 50 persen pekerja menjalankan tugasnya dari rumah.
Selain itu, Pakistan juga mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya menghemat konsumsi energi nasional.
“Kita melihat contoh negara lain seperti Pakistan. Mereka melaksanakan work from home untuk kantor pemerintah dan swasta, bahkan sampai 50 persen bekerja dari rumah. Hari kerja mereka juga dipotong menjadi hanya empat hari,” kata Prabowo.
Langkah efisiensi yang diterapkan Pakistan tidak hanya terbatas pada pengaturan jam kerja. Pemerintah negara tersebut juga mengambil kebijakan lain seperti pemotongan gaji pejabat negara, pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta pengurangan belanja negara yang dianggap tidak mendesak.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa contoh kebijakan dari negara lain tersebut hanya menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah Indonesia. Setiap keputusan nantinya akan dipertimbangkan secara matang dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan secara terburu-buru. Namun persiapan tetap perlu dilakukan agar Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat muncul akibat dinamika global.
Menurut sejumlah analis energi, kebijakan efisiensi konsumsi BBM memang menjadi salah satu strategi yang sering digunakan oleh pemerintah di berbagai negara ketika menghadapi lonjakan harga energi. Pengurangan mobilitas melalui kerja jarak jauh dinilai dapat menekan konsumsi bahan bakar di sektor transportasi, yang selama ini menjadi salah satu pengguna energi terbesar.
Selain itu, pola kerja fleksibel juga dianggap mampu mengurangi kemacetan di kota-kota besar serta menekan tingkat polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor.
Pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa pengurangan mobilitas secara signifikan mampu menurunkan konsumsi bahan bakar dan emisi karbon dalam waktu relatif singkat.
Bagi pemerintah Indonesia, kebijakan efisiensi energi menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Lonjakan harga BBM tidak hanya memengaruhi biaya transportasi, tetapi juga berdampak pada harga barang dan jasa di berbagai sektor.
Karena itu, Prabowo menekankan bahwa pemerintah harus menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan krisis energi global.
Ia juga mengingatkan bahwa sikap waspada tidak berarti pemerintah berada dalam kondisi panik. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan agar negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul.
“Kita tidak panik, tetapi kita juga tidak boleh lengah. Kita harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang paling buruk,” kata Prabowo.
Dengan arahan tersebut, para menteri diharapkan dapat mengkaji berbagai opsi kebijakan yang dapat diterapkan jika situasi global semakin memburuk. Pemerintah juga akan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan sebelum mengambil keputusan final.
Melalui pendekatan antisipatif ini, pemerintah berharap Indonesia tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi meskipun dunia menghadapi tekanan krisis energi.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5498908/original/011325100_1770727182-Foto_9__1_.JPG)