jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebut pihaknya sampai kini belum pernah diajak berbicara oleh pemerintah dalam menyikapi wacana pelebaran defisit tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Said menampaikan hal itu menyikapi pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang berbicara soal pelebaran defisit tiga persen dari PDB.
BACA JUGA: Komisi II DPR RI Dorong Peningkatan Anggaran dan Infrastruktur IPDN
"Sepengetahuan saya di Badan Anggaran DPR, belum ada pembicaraan awal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Menkeu terhadap pelebaran defisit lebih dari 3 persen PDB dan kebijakan Quantitave Easing," kata Said melalui layanan pesan, Sabtu (14/3).
Legislator fraksi PDI Perjuangan itu merasa ruang fiskal Indonesia memungkinkan defisit anggaran di bawah tiga persen dari PDB.
BACA JUGA: Investasi Pada Manusia, Pengetahuan & Inovasi Tingkatkan PDB
Caranya, kata dia, mencapai tingkat pendapatan negara dan membenahi sistem perpajakan melalui coretax system.
"Kami harapkan menjadi perbaikan pengumpulan penerimaan perpajakan lebih baik, lalu naiknya harga komoditas ekspor, seperti minyak bumi dan mungkin batubara juga akan menambah dompet PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak, red)," kata Said.
BACA JUGA: Said Abdullah Desak Presiden Pimpin Langsung Mitigasi Tekanan Eksternal Ekonomi
Selanjutnya, kata dia, pemerintah melakukan efisiensi dari sisi belanja terhadap program yang bukan prioritas.
"Jika besaran belanja bisa dikendalikan, menyeimbangkan dengan realisasi pendapatan, tentu target defisit dibawah tiga persen insyaallah bisa dijaga," lanjut Said.
Berikutnya, pemerintah perlu menjaga target pembiayaan agar bisa dikelola dengan baik di tengah terpaan pemeringkatan kredit rating yang negatif.
"Menkeu dan seluruh jajaran harus bisa menyakinkan buyer asing untuk kembali menerima SBN, dan memperluas SBN pada porsi ritel," kata Said. (ast/jpnn)
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Aristo Setiawan
