JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman diduga mengerahkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, termasuk para asisten hingga Kepala Satpol PP, untuk meminta setoran uang tunjangan hari raya (THR) dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Permintaan setoran tersebut diduga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan THR bagi pihak eksternal, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta untuk kepentingan pribadi bupati.
Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, perintah pengumpulan uang itu awalnya disampaikan Syamsul kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap, Sadmoko Danardono.
Baca juga: Bupati Cilacap Diduga Palak SKPD Rp 75–100 Juta untuk THR Forkopimda
"Sadmoko kemudian bersama-sama dengan Sumbowo selaku Asisten I Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma selaku Asisten II Kabupaten Cilacap, dan Budi Santoso selaku Asisten III Kabupaten Cilacap, membahas jumlah kebutuhan THR eksternal tersebut sebesar Rp515 juta,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (14/3/2026).
Setelah pembahasan tersebut, ketiga asisten itu kemudian menyampaikan kebutuhan dana kepada setiap SKPD di Kabupaten Cilacap dengan target total setoran mencapai Rp 750 juta.
Besaran setoran yang diminta dari masing-masing SKPD bervariasi. Penentuan nominal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan Asisten II, Ferry Adhi Dharma. Jika ada SKPD yang tidak sanggup memenuhi jumlah setoran, mereka diarahkan untuk berdiskusi langsung dengan Ferry.
“Kemudian, Sadmoko turut memberikan perintah kepada Sumbowo, Ferry, dan Budi, untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinir permintaan uang dari Syamsul terkait kebutuhan THR untuk pribadi dan eksternal tersebut, harus terkumpul sebelum masa libur lebaran 2026, yaitu deadlinenya ini tanggal 13 Maret 2026,” lanjut Asep.
Pengumpulan dana itu dilakukan sebelum masa libur bersama Lebaran dimulai agar pembagian THR dapat segera direalisasikan.
“Jika belum melakukan penyetoran, perangkat daerah akan ditagih oleh Sumbowo, Ferry, dan Budi sesuai ruang lingkup wilayahnya dibantu oleh Kepala Satpol PP, Rochman dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap,” imbuh Asep.
Baca juga: KPK Sita Rp 610 Juta dari OTT Bupati Cilacap, Ditaruh di Goodie Bag untuk THR Lebaran
Sebanyak Rp 610 juta terkumpul saat OTTSaat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan KPK pada Jumat (13/3/2026), total uang yang telah terkumpul mencapai Rp 610 juta.
Uang tunai tersebut disita dari rumah Ferry Adhi Dharma dan telah dimasukkan ke dalam goodie bag untuk diberikan kepada Forkopimda.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Syamsul Auliya Rachman dan Sadmoko Danardono. Keduanya langsung ditahan di rumah tahanan KPK untuk 20 hari pertama.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
