Jakarta, tvOnenews.com - Kabar Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM) mencabut izin operasional SMK IDN Bogor mengguncang publik.
Kemudian, informasi mengenai PP 9 Tahun 2026 terkait Tunjangan Hari Raya (THR) resmi terbit hingga video viral Permadi Arya alias Abu Janda mengamuk di acara talkshow menyedot perhatian publik.
Ketiga berita ini terpilih dalam top 3 atau terpopuler di kanal News tvOnenews.com hingga Rabu (12/3/2026). Masing-masing berhasil menyedot sekitar ratusan ribu pembaca. Simak rangkumannya di bawah ini!
1. Rangkaian Peristiwa Izin SMK IDN Bogor Dicabut Lewat Penerbitan SK Gubernur Jabar KDM- Istimewa
Kabar KDM mencabut izin operasional SMK IDN Boarding School Bogor menggegerkan warga Jawa Barat. Itu terjadi setelah sejumlah wali murid SMK IDN Bogor mendatangi Bale Pananggeuhan Gedung Sate, Bandung, Selasa (10/3/2026).
Mereka datang menuntut kepastian nasib pendidikan ratusan siswa. Sebab, KDM mencabut izin operasional sekolah di tengah tahun ajaran dan menjelang ujian kelulusan siswa kelas XII.
Keputusan ini telah tercantum dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor 188/Kep.17-DPMPTSP/2026 tentang pembatalan izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dinaungi oleh Yayasan IDN.
Keputusan pencabutan izin operasional tersebut membuat izin lama SMK IDN Bogor tiidak berlaku. Izin tersebut telah tercantum dalam SK Nomor 6/011060A/DPMPTSP/2023.
"Kami khawatir karena negara tidak hadir untuk bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan dan hak anak kami untuk melanjutkan pendidikan. Apalagi yang kelas XII, mereka sudah di ujung, tinggal tiga bulan lagi harusnya mereka mendapatkan ijazah," ujar perwakilan wali murid kelas XII, Sri Malahayati di Gedung Sate dikutip, Kamis (12/3/2026).
Akar polemik pencabutan izin operasional SMK IDN Bogor berawal dari kasus pemberhentian (drop out) seorang siswa sejak November 2025. Pihak orang tua siswa hingga pihak sekolah berbuntut saling lapor secara perdata hingga pidana.
Konflik itu menjadi awal mula pembukaan kotak pandora legalitas pendirian SMK IDN Bogor. Pemprov Jabar menemukan dugaan sejumlah sekolah dinaungi Yayasan IDN berdiri secara ilegal atau tanpa izin resmi dari Pemerintah Daerah.
