jpnn.com, JAKARTA - Peneliti kebijakan publik dan good governance, Gian Kasogi menilai menguatnya wacana keamanan nasional dalam ruang publik belakangan ini perlu dibaca secara kritis.
Dia mengingatkan agar isu keamanan tidak berubah menjadi alat politik kekuasaan.
BACA JUGA: Akademisi UNAS Sebut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Berpotensi Jadi Matahari Baru pada Pilpres 2029
Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir perhatian publik justru lebih banyak tersita oleh persoalan domestik seperti regulasi perlindungan anak di ruang digital, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi, lonjakan harga emas, hingga persiapan arus mudik Lebaran.
Namun, kata dia, secara tiba-tiba, diskursus ancaman keamanan nasional muncul dan mendominasi percakapan publik.
BACA JUGA: Ray Rangkuti Khawatir Kemunculan Sjafrie Sjamsoeddin di Pilpres Mirip SBY di Tahun 2004
Gian juga menyoroti posisi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang belakangan disebut-sebut sebagai “menteri banyak urusan” di era Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai ruang gerak Kementerian Pertahanan terlihat semakin meluas hingga menyentuh berbagai agenda di luar sektor pertahanan.
BACA JUGA: Ray Rangkuti: Sjafrie Sjamsoeddin Tambah Daftar Capres Individu di Pilpres 2029
“Jika kementerian pertahanan mulai terlalu jauh masuk ke wilayah ekonomi, bisnis, bahkan manuver politik, maka ada risiko terjadinya perluasan kekuasaan yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan,” kata Gian.
Menurut Gian, narasi keamanan memang sering menjadi instrumen yang efektif dalam praktik politik modern.
Isu ancaman dapat dimanfaatkan untuk membangun legitimasi kekuasaan, memperkuat citra kepemimpinan yang tegas, sekaligus mengonsolidasikan dukungan politik.
Oleh karena itu, dia tidak menutup kemungkinan bahwa menguatnya isu keamanan di ruang publik juga memiliki keterkaitan dengan dinamika politik jangka menengah, termasuk kontestasi menuju Pemilihan Presiden 2029.
Hal ini disampaikan Gian Kasogi dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress pada Rabu, 11 Maret 2026 di Jakarta Timur.
Dalam forum tersebut, dia mengingatkan agar pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, tetap fokus pada fungsi utamanya.
“Menhan seharusnya fokus menangani isu keamanan dan pertahanan nasional, bukan masuk terlalu jauh ke dalam arena politik ekonomi dan bisnis. Jika isu keamanan terus dimainkan dalam logika politik elektoral, yang dirugikan bukan hanya kualitas demokrasi, tetapi juga desain keamanan nasional itu sendiri,” ujarnya.
Untuk diketahui, kegiatan diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress (DPP IYC) ini menghadirkan narasumber Prof Connie Rahakundini Bakrie (Guru Besar Hubungan Internasional/Pakar Militer dari St. Petersburg State University, Russia), Prof. Heru Susetyo (Guru Besar Bidang Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Hukum Hak Asasi Manusia & Hukum Humaniter Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
Selain itu, turut hadir juga narasumber Dr. Robi Nurhadi, M.Si (Dosen Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri dari Universitas Nasional) dan Dr. Hizkia Yosias Polimpung, M.Si (Peneliti Geoekonomi dari Monash Unversity Malaysia).
Peserta yang terlibat dalam diskusi ini berasal dari berbagai unsur, yaitu organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, peneliti, akademisi, dan masyarakat umum yang digelar secara hybrid.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
