Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto membahas rencana pengalihan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan proses transisi ditargetkan rampung pada 1 April 2026. Meski demikian, dokumen administrasi penyerahan dapat diselesaikan lebih awal, bahkan sebelum bulan tersebut.
“Secara yuridis sama teknis silahkan, target 1 April diserahkan. Tapi dokumennya bisa kita serahkan sebelum April, (bulan) puasa ini juga boleh,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Kamis, 12 Maret 2026.
Ia menjelaskan, selama masa peralihan pengelolaan, Kemensos akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Pemerintah juga akan membentuk tim transisi untuk memastikan proses pengalihan berjalan lancar.
Menurutnya, operasional pengelolaan taman makam pahlawan akan mulai dijalankan oleh Kemenhan pada 1 April.
Meski begitu, Kemensos masih akan memberikan dukungan sementara, termasuk penyediaan sumber daya manusia dan pembiayaan pemeliharaan hingga Kemenhan memiliki anggaran operasional sendiri.
“Jadi tanggal 1 April itu, operasional sudah di Kemenhan. Nah sambil kita back-up, karena kita masih ada SDM sama pembiayaan, pembiayaan untuk pemeliharaan dan segala macam kita back-up, sampai benar-benar Kemenhan sudah ada anggarannya,” jelasnya.
Saat ini, terdapat sekitar 216 makam pahlawan nasional yang berada di kompleks TMPN Utama Kalibata. Pengalihan pengelolaan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat pemeliharaan, pengawasan, serta menjaga keaslian kawasan makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para tokoh bangsa.
Gus Ipul menilai pengelolaan taman makam pahlawan oleh Kementerian Pertahanan merupakan langkah yang tepat.
“Ini Kementerian Pertahanan sudah paling pas, sudah tidak ada lagi untuk urusan Taman Makam Pahlawan. Dari dulu saya sudah kefikiran soal Pengelolaan taman makam pahlawan oleh Kemensos. Pengelolaan oleh kemenhan ini sudah pas, untuk itu kita sambut baik arahan Presiden ini,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengatakan pengelolaan TMPN Utama Kalibata nantinya tetap melibatkan unsur militer di daerah, seperti Garnisun atau Komando Daerah Militer (Kodam).
“Ya, nanti kami pelaksanaannya di Garnisun juga Pak. Kalau enggak ya di Kodam juga,” kata Donny.
Ia juga mengapresiasi koordinasi cepat antara Kemensos dan Kemenhan dalam menindaklanjuti arahan Presiden terkait pengalihan pengelolaan tersebut.
“Saya rasa terimakasih, kita segera melaksanakan perintah Presiden secepatnya,” ujarnya.
Editor: Redaksi TVRINews
