Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji 1447 H dijadikan momentum perdamaian di Timur Tengah. Ia meminta pemerintah diminta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendorong penghentian konflik di kawasan.
Anggota Komisi VIII DPR RI itu meminta Pemerintah, termasuk Kementerian Haji dan Umrah, aktif berdiplomasi dengan Amerika Serikat, Iran, dan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Diplomasi ini diharapkan mendorong pihak yang terlibat konflik untuk menahan diri serta menghormati pelaksanaan ibadah haji.
Menurutnya, langkah diplomasi tersebut penting agar penyelenggaraan haji 1447 H/2026 berlangsung lancar, aman, dan nyaman tanpa terganggu konflik di Timur Tengah. Ia menekankan, Indonesia sebagai pengirim jamaah terbanyak, yakni 221 ribu orang, sangat berkepentingan terhadap kelancaran haji.
"Pemerintah bisa menjadikan ini sebagai sarana diplomasi hadirkan perdamaian, hentikan perang, yang semoga dengan berkahnya haji, berhentinya perang dan hadirnya perdamaian yang bersifat permanen," ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).
Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI di kompleks parlemen, Rabu (11/3).
Politikus PKS itu juga mengingatkan agar Kementerian Haji dan Umrah tidak terburu-buru mengutamakan wacana pembatalan penyelenggaraan haji 1447 H. Ia menilai hingga saat ini Arab Saudi sebagai tuan rumah masih melanjutkan persiapan ibadah haji.
Bahkan pada 4 Maret 2026, pemerintah Arab Saudi telah membuka registrasi bagi warga domestik yang akan melaksanakan ibadah haji. Persiapan serupa juga dilakukan Pakistan sebagai salah satu negara dengan jumlah jemaah haji terbesar ke Mekah.
Meski demikian, HNW memahami perlunya skenario darurat jika konflik di Timur Tengah meningkat. Salah satu opsi yang diusulkan adalah mempersingkat masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi apabila eskalasi konflik meningkat setelah puncak pelaksanaan haji.
Ia mencontohkan situasi tahun lalu ketika perang Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran terjadi pada 17 Dzulhijjah 1446 H, beberapa hari setelah jemaah selesai menunaikan ibadah haji.
Di sisi lain, HNW mengapresiasi berbagai persiapan penyelenggaraan haji di dalam negeri yang dinilai berjalan cukup baik. Salah satunya terkait proses pengurusan visa jemaah yang telah mencapai 100 persen dengan penerbitan 198.410 visa atau sekitar 97,58 persen.
Selain itu, layanan akomodasi telah dibayarkan 100 persen, layanan konsumsi lebih dari 90 persen, serta pembayaran tahap pertama layanan penerbangan mencapai 35 persen.
Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah melanjutkan progres tersebut serta memastikan komitmen perbaikan layanan dari dua syarikah yang telah ditunjuk. HNW juga menekankan pentingnya memastikan tidak terulangnya berbagai persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan haji sebelumnya.
Selain itu, ia mendorong agar kartu Nusuk sebagai identitas utama jemaah selama musim haji dapat dibagikan sejak jemaah berada di embarkasi di Indonesia.
HNW menekankan persiapan haji yang terbaik dan disampaikan positif ke publik dapat menentramkan calon jamaah, banyak di antaranya menunggu lebih dari 20 tahun untuk berangkat.
"Tentu skema kedaruratan perlu disiapkan sebagai antisipasi, namun prioritas utama dan yang penting dipastikan adalah tetap bisa terwujudnya penyelenggaraan haji 1447 H secara aman, damai dan profesional, sebagai hasil dari diplomasi Haji hadirkan perdamaian," pungkasnya.
(anl/ega)
