JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah tengah mengkaji sejumlah alternatif untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Hal ini disampaikan Bahlil merespons sejumlah negara yang telah membuat kebijakan untuk menghemat penggunaan BBM, seperti menerapkan work from home (WFH), akibat perang yang terjadi di Iran.
"Di kita, lagi sedang kita melakukan exercise, semua alternatif-alternatif yang akan kita pakai untuk kebaikan negara kita, sekaligus untuk mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Baca juga: Masih Ada Warga yang Panic Buying BBM, Ini Kata Bahlil
Hanya saja, Bahlil menegaskan pemerintah belum membuat keputusan terkait langkah penghematan BBM.
Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah masih mencari berbagai alternatif.
"Tapi belum ada keputusan yang pasti, karena semua alternatif dalam kondisi yang tidak stabil begini. Harus kita mencari berbagai alternatif-alternatif," imbuhnya.
Diketahui, perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran terus mengguncang pasokan energi global dan dampaknya mulai terasa di sejumlah negara Asia.
Baca juga: Stok BBM dan LPG Aman Jelang Lebaran, Kapolri: Tak Perlu Panic Buying
Pakistan, Thailand, Bangladesh, dan Vietnam serentak mengumumkan langkah-langkah darurat untuk menekan konsumsi bahan bakar dan listrik di tengah lonjakan harga yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Di Vietnam misalnya, Kementerian Perdagangan meminta pelaku usaha mendorong karyawan mereka untuk bekerja dari rumah guna menghemat konsumsi bahan bakar.
Pemerintah juga menyerukan agar masyarakat tidak menimbun atau berspekulasi soal bahan bakar.
Vietnam termasuk negara yang paling terdampak oleh gangguan pasokan akibat perang Iran, mengingat ketergantungan yang tinggi pada impor energi dari Timur Tengah.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Stok BBM Lebaran Aman, Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah
Contoh lainnya, di Pakistan, seluruh sekolah akan tutup selama dua minggu, berdampak pada sekitar 40 juta siswa.
Perguruan tinggi dan universitas beralih ke kuliah daring selama periode yang sama.
Kantor pemerintah, kecuali perbankan, hanya akan beroperasi empat hari dalam sepekan, dengan separuh pegawai negeri bekerja dari rumah.
Jatah bahan bakar untuk kendaraan dinas dipangkas setengahnya selama dua bulan, dengan pengecualian hanya berlaku untuk ambulans dan bus umum.
Pembelian kendaraan dinas baru juga ditangguhkan hingga Juni 2026.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
