Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (13/3), sore. Rapat koordinasi kabinet ini bertujuan untuk membahas kesiapan pemerintah menghadapi periode Lebaran.
Sekretaris Kabinet (Seskab,) Letnan Kolonel TNI Teddy Indra Wijaya, menyampaikan kegiatan sidang akan dilaksanakan mulai pukul 16.00 WIB. Agenda tersebut akan diawali dengan kegiatan pembayaran zakat mal dan zakat fitrah kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) oleh para anggota kabinet.
“Hari ini akan ada Sidang Kabinet mengenai kesiapan Lebaran pukul 16.00 WIB. Diawali dengan acara pembayaran zakat mal dan zakat fitrah dari anggota kabinet ke Badan Zakat Nasional di Istana Negara, itu sekitar pukul 15.00 WIB,” kata Teddy dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Jumat (13/3).
Pemerintah telah memperkirakan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 mencapai 143,9 juta orang. Pergerakan terbesar diprediksi menuju sejumlah provinsi di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah yang diperkirakan menjadi tujuan utama sekitar 38,71 juta orang atau 26,9% dari total pemudik.
Tujuan mudik terbesar berikutnya adalah Jawa Timur dengan sekitar 27,29 juta orang (17,3%), disusul Jawa Barat sebanyak 25,09 juta orang (15,9%), DI Yogyakarta sekitar 8,2 juta orang (5,2%), serta Sulawesi Selatan dengan sekitar 5,36 juta orang (3,4%).
Puncak arus mudik diproyeksikan akan terjadi pada H-5 dan H-3 Lebaran, sedangkan puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada H+4 hingga H+6 Lebaran.
Oleh sebab itu, pemerintah telah menyusun pengaturan lalu lintas logistik dan fasilitas kendaraan untuk mengurangi kemacetan saat mudik Lebaran. Salah satunya adalah membatasi operasional angkutan barang pada periode tertentu menjelang Lebaran.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya mengatakan, pembatasan berlaku untuk angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih, kereta tempelan, serta kereta gandengan.
Selain itu, kendaraan yang mengangkut hasil galian seperti tanah, pasir, dan batu, hasil tambang, serta bahan bangunan seperti besi, semen, dan kayu juga akan dibatasi operasinya selama masa mudik.
Pemerintah memberikan pengecualian bagi sejumlah kendaraan logistik penting, seperti angkutan BBM, bahan bakar gas (BBG), hewan ternak, pupuk, bantuan untuk korban bencana, serta kendaraan pengangkut bahan pokok.
Pemerintah juga menyiapkan sistem penundaan alias delaying system di sejumlah pelabuhan penyeberangan utama untuk mengendalikan antrean kendaraan. Sistem ini akan diterapkan di Pelabuhan Merak, Ciwandan, BBJ Bojonegara, Bakauheni, dan Ketapang, yang selama ini dianggap menjadi titik kepadatan kendaraan saat musim mudik.
Pemerintah juga mengoperasikan sekitar 3.115 kilometer (km) jalan tol di seluruh Indonesia untuk mendukung kelancaran arus kendaraan.
"Terima kepada jajaran Polri yang bersama-sama kami dengan Kementerian Perhubungan memastikan agar pembatasan operasional angkutan barang ini juga bisa menjadi solusi yang efektif," kata AHY dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (11/3).
