Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPR mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu merevisi APBN 2026 meski belakangan terjadi kenaikan harga komoditas dan ketidakpastian pasar keuangan akibat berbagai tekanan eksternal seperti eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah memaparkan rentetan tekanan eksternal yang belakangan terjadi, dimulai dari penahanan indeks MSCI di pasar modal pada awal Februari lalu, yang diikuti oleh proyeksi Goldman Sachs, hingga revisi outlook peringkat utang Indonesia dari Stabil menjadi Negatif oleh Moody's serta Fitch Ratings.
Kondisi tersebut, sambung Said, makin diperberat dengan pecahnya eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang mana Israel dan Amerika Serikat menembakkan rudal ke wilayah Iran. Dia pun menekankan rentetan kejadian tersebut akan berdampak ke perekonomian domestik lewat inflasi harga komoditas hingga pelemahan kurs rupiah.
Said mengakui bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian asumsi-asumsi makro dalam APBN 2026. Hanya saja, dia menilai penyesuaian tersebut tidak perlu lewat penerbitan APBN Perubahan melainkan laporan semester (Lapsem) I yang akan disampaikan ke DPR pada pertengahan tahun ini.
"Kalau melihat pernyataan-pernyataan Menteri Keuangan, arahnya memang nanti akan perubahan terhadap outlook di bulan Juli, Lapsem. Karena kalau APBN Perubahan, saya menganggap sebagai Banggar, enggak perlu," ujar Said dikutip, Jumat (13/3/2026).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai Indonesia tidak perlu menjadi 'bangsa kagetan'. Berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh Banggar DPR, realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sejak Januari hingga 9 Maret 2026 masih bertengger di level US$68,8 per barel atau masih di bawah asumsi makro APBN 2026 (US$70 per barel).
Baca Juga
- Purbaya Soal Wacana Perubahan Ambang Batas Defisit APBN 3%: Kalau Perintah, Kita Jalankan
- Beban Bunga Utang Membayangi Fleksibilitas APBN untuk Stimulus Ekonomi
- Efek Domino Konflik Timur Tengah, Defisit APBN 2026 Diproyeksi Tembus 3%
Di samping itu, dia mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah terhadap sensitivitas APBN. Dia merincikan bahwa setiap pelemahan atau depresiasi nilai tukar rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan langsung memberikan dampak pembengkakan sekitar Rp800 miliar.
Sementara itu, dampak dari penurunan outlook peringkat utang ke level negatif juga patut diwaspadai. Menurutnya, setiap kenaikan imbal hasil 0,01% bisa menambah defisit APBN 2026 sebesar Rp1,9 triliun.
Oleh karena itu, demi menjaga ketahanan fiskal di tengah gempuran ketidakpastian, Banggar menyodorkan empat rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah.
Pertama, melakukan penajaman terhadap program-program pemerintah yang bersifat prioritas dan mendesak agar eksekusinya dapat dilancarkan. Kedua, menata ulang struktur pembiayaan program prioritas yang tidak mendesak seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih hingga pembangunan tol.
"Terhadap program yang prioritas tapi tidak begitu mendesak, itu bisa dilakukan dengan skema tahun jamak [multiyears]," jelas Said.
Ketiga, reformasi penyaluran subsidi secara radikal. Said mengungkapkan tingkat exclusion dan inclusion error atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi saat ini sangat tinggi, dengan tingkat bias menyentuh 60% hingga 80%.
Sejak 2017, lanjutnya, Banggar telah merekomendasikan penggunaan teknologi biometrik seperti retina mata atau sidik jari bagi penerima subsidi. Selain itu, Banggar meminta agar skema kompensasi hanya dipertahankan untuk kelas menengah ke bawah.
"Namun untuk kelompok atas dan industri segera dihapus dan ditiadakan, karena jadi beban atau lemak bagi APBN kita," tegasnya.
Keempat, penyaluran bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki modal sekitar Rp1,2 juta hingga Rp5 juta yang dinilai akan menggerakkan sektor riil di tingkat bawah.
Said memaparkan, dari 43,9 juta UMKM di Indonesia, sekitar 90% di antaranya merupakan usaha skala mikro. Dia mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan modal sebesar Rp3 juta per usaha mikro untuk menggerakkan kembali roda perekonomian akar rumput.
Lebih lanjut, Said mengimbau semua pemangku kepentingan untuk menjaga modal sosial dengan tidak menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Menurutnya, naik-turun indikator ekonomi jangka pendek seharusnya tidak langsung disikapi dengan kepanikan.
"Saya menunggu pemerintah dalam laporan semester [satu] nanti biasanya outlook-nya bisa berubah. Sebelum outlook berubah, masukan saya tadi, 4 item mudah-mudahan menjadi pertimbangan pemerintah," tutupnya.
