Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kini tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Hal ini dilakukan karena dipicu kondisi ketidakpastian geopolitik dunia, khususnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia dan terganggunya pasokan minyak di pasar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Perppu ini untuk memfasilitasi perubahan asumsi dalam APBN 2026 akibat gejolak geopolitik dunia. Defisit APBN pada 2026 diperkirakan akan melebar akibat perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar (kurs), hingga pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, Perppu ini juga pernah dilakukan saat pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.
"Kita melakukan Perppu saat Covid, ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam Perppu yang dipersiapkan, mengenai timing tentu keputusan politik Pak Presiden, tapi ini isi Perppu yang pernah kita siapkan saat Covid, kita sesuaikan, yang berbeda yaitu penerimaan negara, ada insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak tanpa mengubah UU Pajak," tutur Airlangga saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).
"Bea masuk impor ada pembebasan bahan baku tertentu agar ekspor kita jalan, kemudian penundaan pajak bagi UMKM, dan industri padat energi, kemudian kita ada potensi mendapatkan windfall dari PNBP migas dan komoditas ini bisa kita hitung untuk kompensasi, biasanya harga CPO naik dengan harga BBM, nikel emas tembaga naik kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan, penganggaran dan biaya defisit, defisit bisa lebih dari 3%, anggaran lintas program ini kita bisa ubah tanpa DPR dengan Perppu ini pemerintah punya fleksibiliti untuk perubahan," paparnya.
"BLT energi dilanjutkan dan sosial darurat ditambahkan dengan Perpres, dan penerbitan SBN berjalan dan menggunakan SAL," ujarnya.
Airlangga menjabarkan beberapa skenario bila terjadi perubahan asumsi harga minyak hingga nilai tukar (kurs). Tiga skenario itu antara lain:
- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 86/barel, kurs Rp 17.000 per US$, sementara di APBN asumsi kursnya Rp 16.500 per US$, kemudian dengan growth dipertahankan di 5,3%, surat berharga negara angkanya lebih tinggi 6,8%, maka defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18%.
- Skenario moderat kedua dengan harga ICP US$ 97 per barel, kurs Rp 17.300, growth 5,2%, SBN lebih tinggi lagi di 7,2%, maka defisit mencapai 3,53%.
- Skenario terburuk pesimis, dengan harga ICP US$ 115 per barel, kurs Rp 17.500, growth 5,2% SBN 7,2% defisitnya 4,06%.
"Artinya, dengan berbagai skenario ini defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan. Nah ini beberapa skenario yang perlu kita rapatkan terbatas," tandasnya.
(wia) Add as a preferred
source on Google
