Sikap Sejumlah Negara terhadap Israel dan Dampaknya pada Konflik di Timur Tengah

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memasuki babak baru setelah meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Di tengah dinamika militer tersebut, perhatian global juga tertuju pada langkah-langkah diplomatik yang diambil sejumlah negara yang secara konsisten menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai tindakan kontroversial yang dilakukan Israel.

Beberapa negara bahkan mengambil langkah yang tidak biasa dalam praktik diplomasi internasional, seperti penarikan duta besar, pembatasan kerja sama militer, hingga pengakuan terhadap negara Palestina.

Salah satu langkah paling mencolok datang dari Spanyol yang secara resmi menarik duta besarnya dari Israel pada 11 Maret 2026. Pemerintah Madrid memutuskan untuk mengakhiri penugasan duta besarnya di Tel Aviv dan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan hanya mempertahankan perwakilan setingkat chargé d’affaires.

Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Spanyol secara terbuka mengecam serangan konstan Israel di Gaza dan menolak eskalasi militer yang dilakukan bersama Amerika Serikat terhadap Iran. Dirilis oleh Al Jazeera, Pedro Sánchez, Perdana Menteri Spanyol, bahkan menyebut serangan terhadap Iran sebagai tindakan yang “tidak dapat dibenarkan” dan menegaskan posisi pemerintahnya yang menolak perang sebagai solusi konflik kawasan.

Langkah tersebut bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023, pemerintah Spanyol secara konsisten mengambil posisi kritis terhadap operasi militer Israel.

Madrid sebelumnya telah memberlakukan embargo senjata terhadap Israel dan melarang kapal maupun pesawat yang membawa persenjataan menuju Israel menggunakan pelabuhan atau wilayah udara Spanyol. Kebijakan ini menandai salah satu bentuk tekanan diplomatik paling keras yang pernah dilakukan oleh negara anggota Uni Eropa terhadap Israel dalam beberapa dekade terakhir (Geo News).

Spanyol bukan satu-satunya negara yang mengambil langkah diplomatik tegas. Sebelumnya, Israel bahkan memutuskan untuk menutup kedutaan besarnya di Irlandia setelah pemerintah Dublin secara terbuka mendukung proses hukum internasional terkait tuduhan genosida di Gaza.

Ketegangan tersebut mencerminkan perbedaan tajam antara pendirian sejumlah negara Eropa Barat dan pemerintah Israel mengenai cara menangani konflik Palestina. Langkah Irlandia juga menjadi bagian dari gelombang dukungan politik terhadap Palestina yang meningkat di berbagai forum internasional.

Perbedaan sikap tersebut juga terlihat dalam keputusan Norwegia—yang pada 2024 secara resmi mengakui negara Palestina. Pengakuan tersebut dipandang sebagai upaya untuk menghidupkan kembali solusi dua negara (two-state solution) yang selama bertahun-tahun mengalami stagnasi. Di sisi lain, langkah ini memicu reaksi keras dari pemerintah Israel yang menilai keputusan tersebut sebagai tindakan yang merugikan keamanan nasionalnya.

Di luar dinamika diplomatik tersebut, dampak kemanusiaan dari konflik di Gaza—dan di Timur Tengah yang melibatkan Israel—terus menjadi sorotan global. Sejak dimulainya perang pada Oktober 2023, berbagai lembaga internasional melaporkan puluhan ribu korban jiwa di wilayah Gaza, dengan mayoritas korban merupakan warga sipil.

Infrastruktur sipil—termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih—juga mengalami kerusakan luas akibat operasi militer yang berkepanjangan. Situasi ini semakin memperkuat tekanan publik di berbagai negara untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Israel.

Sementara itu, eskalasi konflik juga meluas ke Iran setelah serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada awal 2026. Menurut laporan diplomatik dan kemanusiaan, serangan tersebut telah menewaskan lebih dari 1.300 warga sipil di Iran dalam waktu kurang dari dua minggu dan memicu krisis kemanusiaan baru di kawasan tersebut.

Selain korban jiwa, konflik ini juga menyebabkan gangguan serius terhadap stabilitas energi global, terutama setelah meningkatnya ketegangan di sekitar Selat Hormuz yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dunia (Al Jazeera).

Dalam konteks ini, posisi sejumlah negara yang secara konsisten mengkritik Israel berpotensi memengaruhi dinamika diplomasi internasional terhadap konflik Iran.

Ketika negara-negara tersebut memandang operasi militer Israel di Gaza sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, mereka cenderung melihat eskalasi militer terhadap Iran dengan skeptisisme yang sama. Hal ini menciptakan potensi munculnya blok negara yang lebih vokal dalam menentang intervensi militer sepihak di Timur Tengah.

Secara historis, opini publik global juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri negara-negara yang menerapkan demokrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang demonstrasi pro-Palestina muncul di berbagai kota besar di dunia, mulai dari London, New York, hingga Sydney. Tekanan dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi hak asasi manusia turut mendorong pemerintah untuk mengambil posisi yang lebih kritis terhadap konflik di Gaza dan Iran.

Langkah diplomatik seperti yang dilakukan Spanyol dan Irlandia tidak hanya mencerminkan sikap moral terhadap konflik Palestina, tetapi juga menunjukkan perubahan lanskap politik global terkait Timur Tengah.

Jika eskalasi militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut, konsistensi sikap negara-negara tersebut dapat menjadi faktor penting dalam membentuk respons internasional yang lebih luas: memperkuat dukungan kemanusiaan terhadap korban agresi, serta mengecam dan menghakimi negara penyerang seperti Israel dan Amerika Serikat secara moral.

Di tengah kompleksitas konflik yang terus berkembang, diplomasi tetap menjadi salah satu instrumen paling penting dalam meredam eskalasi. Namun, seperti yang terlihat dalam kasus Gaza dan Iran, diplomasi juga dapat menjadi alat bagi beberapa negara untuk menyampaikan pesan politik yang kuat tentang batas-batas legitimasi penggunaan kekuatan militer di panggung internasional.