Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), salah satunya untuk merelaksasi aturan defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga bisa di atas 3%.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3).
"Mengenai waktunya, tentu ini keputusan politik Pak Presiden," kata Airlangga.
Airlangga mengatakan sejumlah hal yang masuk Perppu tersebut adalah insentif darurat berupa pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN).
Aturan tersebut akan mengatur pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap jalan. Perppu juga akan mengatur penundaan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Kita juga ada potensi mendapatkan windfall dari PNBP migas dan komoditas," katanya.
Dia mengatakan, dengan adanya Perppu, maka pemerintah bisa melakukan perubahan dengan fleksibel. Airlangga mengatakan, model regulasi ini pernah terjadi saat Indonesia menghadapi Covid-19.
"Anggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa (melewati) DPR," katanya.
Usulan Perppu ini merupakan langkah antisipatif dalam menghadapi potensi tekanan terhadap APBN. Pada forum itu, Airlangga menyampaikan tiga simulasi skenario ekonomi yang dipengaruhi oleh lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah akibat situasi geopolitik saat ini.
Hasil simulasi ketiganya menunjukkan batas defisit APBN sebesar 3% berpotensi sulit dipertahankan. "Dengan berbagai skenario ini, defisit 3% itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan, Pak Presiden," ujar Airlangga.
