Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang (perppu) terkait APBN 2026. Hal ini lantaran defisit APBN berpotensi diatas 3 persen akibat lonjakan harga minyak dunia imbas dari perang di Timur Tengah.
Hal itu disampaikan Airlangga dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.
Dalam kesempatan ini, Airlangga membeberkan tiga skenario perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), nilai tukar (kurs), hingga pertumbuhan ekonomi imbas dari ketegangan geopolitik.
- Outlook Business
Pertama, ICP berada di angka US$ 86 per barel, kurs rupiah Rp 17.000 per US$, sementara asumsi kurs di APBN Rp 16.500 per US$, dengan pertumbuhan ekonomi dipertahankan 5,3 persen dan surat berharga negara angkanya 6,8 persen maka defisit APBN diperkirakan 3,18 persen.
Kedua, ICP US$ 97 per barel, kurs rupiah Rp 17.300 per US$, pertumbuhan di angka 5,2 persen dengan surat berharga negara lebih tinggi lagi di angka 7,2 persen maka defisit APBN diperkirakan mencapai 3,53 persen.
Ketiga, ICP berada pada angka US$ 115 per barel, kurs rupiah Rp 17.500 per US$, pertumbuhan 5,2 persen, dan surat berharga negara 7,2 persen, maka defisit APBN menembus angka 4,06 persen.
"Jadi artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan," katanya.
Dengan defisit yang berpotensi melampaui 3 persen, Airlangga mengatakan, perppu APBN perlu diterbitkan. Dengan perppu, anggaran lintas program dapat diubah tanpa perlu melalui DPR.
"Dengan Perpu ini kita langsung pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Kemudian BLT energi dilanjutkan dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan perpres. Dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL," katanya.
- The Cable
Meski demikian, Airlangga mengatakan, penerbitan perppu dibicarakan secara mendalam. Airlangga juga menyerahkan keputusan penerbitan perppu ini kepada Prabowo.
"Perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu keputusan politik Pak Presiden," katanya.
Airlangga mengatakan, penerbitan perppu APBN pernah dilakukan di masa pandemi Covid-19. Dikatakan, perppu nantinya mengatur mengenai penerimaan negara berupa insentif darurat PPH dan PPN di sektor terdampak tanpa mengubah undang-undang pajak. Selanjutnya, pembebasan bea masuk impor untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap berjalan. Kemudian, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi.
