JAKARTA, KOMPAS.com - Terminal Kampung Rambutan mulai dipadati penumpang bus antarkota antarprovinsi (AKAP) pada H-6 Lebaran, Sabtu (14/3/2026).
Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, ruang tunggu terminal tampak ramai oleh calon pemudik yang membawa koper dan tas besar.
Baca juga: Pemudik Menginap Berhari-hari di Pelabuhan: Tunggu Jadwal Kapal karena Takut Naik Pesawat
Sejumlah bus yang baru tiba juga langsung dipenuhi penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan.
Sementara itu, para sopir bus terlihat turun dari kendaraan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum kembali bertugas.
Di sekitar terminal, petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan berjaga di pos pengamanan.
Aparat kepolisian juga melakukan patroli di area terminal, termasuk berkeliling bersama anjing pelacak untuk mengantisipasi potensi tindak kejahatan.
Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarnain, mengatakan peningkatan jumlah pemudik sudah mulai terlihat sejak Jumat (13/3/2026) atau H-7 Lebaran.
Baca juga: Mudik Lebaran 2026, Kemenhub Siapkan 4 Pelabuhan Penyeberangan Jawa–Sumatera
"Kalau dilihat kemarin itu penumpang sebanyak 1.725 orang pada H- 7 atau pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Kemungkinan untuk hari ini akan terus meningkat ya," kata Revi saat ditemui, Sabtu (14/3/2026).
Revi memprediksi jumlah penumpang yang berangkat pada hari ini bisa melebihi hari sebelumnya. Pasalnya, sejak pagi hari sudah terlihat lonjakan jumlah pemudik.
"Ya, untuk saat ini tadi sampai dengan pukul 10.00 WIB itu terdata penumpang sudah 1.000 lebih ya. berdasarkan pengalaman kita di terminal ya, puncak tidak jauh biasanya dari H-3 atau H-4," jelasnya.
Baca juga: Menjelang Puncak Mudik, Penumpang di Terminal Kalideres Naik hingga 20 Persen
Ia juga mengungkapkan bahwa pemesanan tiket bus untuk tanggal 17 hingga 18 Maret sudah cukup ramai. Meski demikian, ketersediaan tiket masih relatif aman.
"Kenaikan harga tiket ada 20 sampai 30 persen, malah ada yang 50 persen. Jadi harga tiket ada dua jenis, pertama ada tiket ekonomi, kemudian tiket non-ekonomi. Kalau tiket ekonomi itu diatur oleh pemerintah ya, dihitung dengan rupiah per kilometer. Tapi kalau untuk tiket non-ekonomi, itu diserahkan kepada pasar atau perusahaan," ungkapnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
