Bisnis.com, JAKARTA — Konflik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang menopang 20% hingga 30% perdagangan minyak dunia, diproyeksikan akan memaksa defisit APBN 2026 menembus ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies Piter Abdullah menilai bahwa pelebaran defisit APBN 2026 di atas 3% menjadi sebuah yang tidak terelakkan. Krisis di Timur Tengah, sambungnya, akan berdampak ke postur anggaran lewat dua jalur, yaitu anjloknya proyeksi penerimaan negara dan kenaikan beban belanja subsidi.
"Kata kunci yang ingin kami sampaikan dari Prasasti adalah pelebaran di atas 3% sepertinya adalah sebuah keniscayaan," ujarnya dalam diskusi dengan media di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Piter memaparkan bahwa akar masalah bermula dari asumsi makro APBN 2026 yang meleset jauh akibat gejolak global. Awalnya, APBN didesain dengan asumsi harga minyak di level US$70 per barel dan nilai tukar di kisaran Rp16.500 per dolar AS, dengan target defisit yang dipatok aman pada 2,68% dari PDB.
Kendati demikian, tekanan eksternal diproyeksikan mengerek harga minyak Brent menyentuh US$100 per barel dan mendepresiasi rupiah ke level Rp17.000 per dolar AS. Bahkan, Piter menyebut harga minyak berpotensi melambung lebih dari 100% ke level US$140 per barel.
Kondisi ini menciptakan pembengkakan pengeluaran yang masif. Berdasarkan kalkulasi Prasasti, setiap kenaikan US$10 pada harga minyak Brent per barel akan mengerek biaya subsidi BBM hingga 30%. Pada saat yang sama, setiap pelemahan nilai tukar sebesar Rp500 terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan beban subsidi agregat sebesar 3%.
Masalahnya, di saat kebutuhan belanja membengkak, penerimaan negara justru diproyeksi seret. Piter menjelaskan transmisi krisis global akan memperlambat roda perekonomian domestik karena tambahan tekanan inflasi, yang berujung pada menurunnya setoran pajak.
Padahal, pemerintah telah mematok target penerimaan tahun 2026 cukup tinggi, yakni naik hingga 30% dibandingkan tahun lalu. "Ini [belanja] naik, penerimaan turun. Artinya gap-nya [defisitnya] melebar," ungkap Piter.
Berdasarkan hitungan internal Prasasti, defisit APBN 2026 berpotensi meningkat hingga sekitar 3,3% dari PDB, jauh dari asumsi pemerintah di level 2,68% dari PDB.
3 Skenario & Rasionalisasi ProgramDengan guncangan tersebut, Piter memaparkan tiga skenario respons pemerintah. Skenario pertama, pemerintah membiarkan harga minyak mentah tertransmisi penuh ke harga BBM domestik tanpa intervensi subsidi. Langkah ini dinilai berisiko tinggi memicu inflasi tak terkendali, menghancurkan daya beli, dan mengerek angka pengangguran.
Skenario kedua, pemerintah menahan penuh harga BBM. Hanya saja, langkah ini dinilai sangat berat karena akan memaksimalkan beban subsidi pada APBN.
Skenario ketiga, yang dinilai paling rasional adalah skenario moderat, yang mana pemerintah membagi beban, sebagian kenaikan ditransmisikan ke penyesuaian harga BBM dan sebagian lagi diredam melalui penebalan subsidi APBN.
Piter pun menyarankan pemerintah untuk berani mengambil langkah extraordinary layaknya masa pandemi, yakni dengan menerbitkan instrumen hukum seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengizinkan defisit di atas 3% seperti era pandemi Covid-19.
"Cuma kalau kami, di Prasasti, punya satu rekomendasi, pelebaran defisit dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan mengutamakan peninjauan kembali semua anggaran, melakukan efisiensi secara maksimal," jelasnya.
Menurutnya, fokus utama pemerintah harus dialihkan pada program penyelamatan daya beli lewat subsidi BBM. Sementara itu, program-program yang bersifat populis dan menyedot anggaran besar wajib ditunda atau disesuaikan skalanya.
Piter mencontohkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih perlu ditinjau ulang. Merujuk pada kajian akademis dari Universitas Indonesia (UI) yang menemukan tingkat inefisiensi pada program tersebut, MBG diusulkan agar dirasionalisasi, misalnya dengan hanya menyasar siswa SD ke bawah di wilayah-wilayah tertentu agar lebih tepat sasaran.
Ancaman 'Snowball Effect' PembiayaanDi luar tantangan fiskal, Piter mengingatkan bahaya dari sisi pembiayaan. Defisit yang melebar berarti pemerintah harus menarik lebih banyak utang melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN).
Permintaan obligasi negara terlihat mengalami penurunan pada 2025–2026, yang mengindikasikan pelemahan minat pasar terhadap Indonesia.
Tantangannya, sentimen investor global saat ini tengah memburuk akibat ketidakpastian perang. Kondisi ini diperparah oleh tekanan outlook negatif dari lembaga pemeringkat internasional terhadap Indonesia seperti Moody's dan Fitch yang menurunkan outlook Indonesia dari Stabil menjadi Negatif.
"Bahasa sederhananya, kamu boleh ngutang seberapapun [lewat izin defisit lebar], tapi pertanyaannya, emangnya ada yang mau ngutangin? Kalaupun kita bisa mencari utang, itu pasti dengan biaya dan yield yang lebih tinggi," paparnya.
Tanpa efisiensi yang ketat, utang dengan imbal hasil alias yield mahal ini hanya akan memperburuk debt service ratio Indonesia atau rasio utang pokok dan bunga utang terhadap pendapatan negara.
Piter menggarisbawahi perkembangan tersebut berisiko memicu snowball effect (efek bola salju), yaitu beban utang makin memberatkan APBN, rating utang Indonesia makin terpuruk, dan pada akhirnya pemerintah dipaksa membayar bunga utang yang jauh lebih mahal di masa depan.
